MANADO – Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Utara (Sulut) sekaligus Sekretaris Komisi IV, Cindy Wurangian, menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.
Dalam rapat tersebut, Cindy mengangkat berbagai keluhan masyarakat, mulai dari kesejahteraan guru honorer, koordinasi kebijakan pendidikan, benturan jadwal ujian siswa, hingga transparansi pengelolaan anggaran sekolah.
Salah satu persoalan yang disorot adalah komunikasi dan koordinasi kebijakan di lapangan. Cindy mencontohkan edaran peliburan sekolah akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Menurutnya, informasi mengenai pembatalan surat edaran tersebut terkesan lambat dan simpang siur sehingga membingungkan pihak sekolah maupun orang tua murid.
Untuk mengantisipasi persoalan serupa, Cindy mengusulkan pembentukan grup koordinasi terintegrasi yang turut melibatkan DPRD. Dengan begitu, informasi kebijakan diharapkan dapat disampaikan secara cepat dan akurat kepada pihak-pihak terkait.
Soroti Gaji Guru Honorer Rp300 Ribu
Persoalan kesejahteraan guru honorer turut menjadi perhatian Cindy. Ia menyoroti kondisi guru yang diangkat kepala sekolah untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, tetapi menerima honor relatif rendah.
Sebagian guru tersebut, berdasarkan persoalan yang diangkat dalam RDP, disebut hanya menerima honor berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000, tanpa dukungan biaya transportasi yang memadai.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian dalam upaya memperbaiki layanan pendidikan di Sulawesi Utara.
PKL Siswa SMK Berbenturan dengan TKA
Cindy juga menyoroti benturan jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SMK kelas 12.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat kejelasan agar pelaksanaan kegiatan praktik siswa tidak berbenturan dengan agenda evaluasi akademik.
Selain itu, ia meminta penjelasan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SMA dan SMK, penyediaan biaya personel peserta didik, serta anggaran rehabilitasi sekolah.
Menurut persoalan yang disampaikan dalam rapat, anggaran rehabilitasi dinilai masih minim dibandingkan dengan jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Pertanyakan Anggaran Muatan Lokal
Persoalan lain yang turut diangkat adalah alokasi anggaran dan penerapan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah.
Cindy meminta kejelasan mengenai dukungan anggaran serta pelaksanaan kurikulum tersebut agar kebijakan pendidikan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui RDP ini, Komisi IV DPRD Sulut berharap Dinas Pendidikan dapat meningkatkan respons terhadap persoalan yang dihadapi sekolah, memperbaiki distribusi informasi kebijakan, serta mengevaluasi penganggaran agar lebih berorientasi pada kebutuhan nyata dunia pendidikan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam pembahasan bersama antara DPRD dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.
