MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bersama Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, SH, MH, menerima kedatangan ratusan peserta aksi damai yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) Pendukung Prabowo-Gibran (Pragib) Sulut di Kantor Gubernur, Kamis (25/6).
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan membawa sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, sekaligus menyuarakan harapan masyarakat terhadap pengembangan sektor pertanian dan pertambangan di Sulawesi Utara.
Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah, Gubernur Yulius mengundang sekitar 20 perwakilan peserta aksi untuk berdiskusi di ruang rapat. Dalam dialog tersebut, pemerintah mendengarkan secara langsung berbagai masukan dan usulan yang disampaikan massa.
Usai pertemuan, Gubernur Yulius menemui seluruh peserta aksi di halaman Kantor Gubernur. Bahkan, ia memilih menyampaikan tanggapannya dari atas kendaraan operasional milik massa agar seluruh peserta dapat mendengar secara langsung sikap pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan.
Dalam orasinya, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, kedua program tersebut memiliki dampak besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Program MBG dinilai mampu membuka peluang pasar bagi hasil pertanian, peternakan, perikanan hingga produk UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Sulawesi Utara. Salah satunya keberhasilan provinsi ini menjadi daerah dengan penurunan angka stunting terbaik di Pulau Sulawesi, sejalan dengan agenda pemerintah pusat dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, ia mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat sektor pertanian di Sulut, di antaranya pengembangan sekitar 15 ribu hektare lahan sawah, bantuan benih jagung untuk luasan yang sama, hingga penyaluran bibit kelapa bagi petani.
Menanggapi aspirasi terkait percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Gubernur Yulius memastikan pemerintah provinsi terus menjalin koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait di tingkat pusat.
Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan agar proses legalisasi pertambangan rakyat dapat segera terealisasi, sehingga para penambang memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan dalam menjalankan aktivitasnya.
Rangkaian aksi damai berlangsung aman dan kondusif hingga selesai. Setelah menerima penjelasan langsung dari Gubernur, massa Mapalus Pragib kemudian membubarkan diri secara tertib dan melanjutkan penyampaian aspirasi ke Markas Polda Sulawesi Utara dengan pengawalan aparat keamanan.
