Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried J. N. N. Sondakh, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau situasi di lapangan, termasuk sistem barcode dan antrean kendaraan di seluruh SPBU di Sulut, yang akan dijadikan bahan evaluasi dalam pertemuan mendatang.
“Mana kala di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, itu akan menjadi bahan evaluasi kita bersama Pertamina,” ungkap Inggried, Selasa (21/10/2025), di kantor DPRD Sulut.
Lebih lanjut, Inggried menyampaikan bahwa Komisi II menargetkan rapat evaluasi dengan Pertamina akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember 2025, sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan pada rapat lintas komisi sebelumnya.
“Minimal setiap bulan kita akan mengkaji. Sampai pada bulan Desember kita akan tetap memantau. Kalau misalnya ini kemudian masih ada kejadian antrian seperti yang lalu-lalu, atau kondisinya justru sudah membaik, tetap di Desember kita akan gelar rapat dengar pendapat lagi bersama Pertamina,” tegas Inggried.
Inggried juga mengungkapkan bahwa Komisi II telah memperoleh sejumlah data dan masukan teknis setelah melakukan kunjungan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), lembaga yang berperan sebagai regulator dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
Selain itu, DPRD Sulut juga melibatkan kalangan jurnalis dalam upaya pemantauan penyaluran BBM subsidi. Menurut Inggried, sekitar 60 wartawan yang bertugas di DPRD Sulut turut berpartisipasi untuk mengamati kondisi di lapangan.
“Teman-teman wartawan juga agar memberikan titik-titik mana yang terjadi antrian, barcode atau permasalahan lain yang terpantau di SPBU yang akan dapat kita tanggapi secara akurat dan menjadi bahan evaluasi bersama Pertamina,” ucap Inggried.
Komisi II DPRD Sulut berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan media dapat menciptakan sistem penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran dan transparan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
