Manado – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi Sulut mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sulut tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen. Hadir pula Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut.
Seluruh peserta mengikuti penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan langsung dari Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah sejak dirinya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024.
Presiden menyebut, selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan berjalan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan untuk menangani berbagai persoalan nasional.
Menurut Prabowo, sejumlah kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menilai penyelesaian berbagai persoalan membutuhkan keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta gotong royong seluruh elemen bangsa.
“Artinya kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Presiden juga menegaskan kembali sumpah jabatannya untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memilihnya.
Dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo menyampaikan empat prinsip utama. Di antaranya menjalankan amanat UUD 1945, melindungi kepentingan nasional, mempercepat penyelesaian persoalan rakyat, serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.
Meski sejumlah program telah dijalankan, Presiden mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
“Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” katanya.
Prabowo memastikan pemerintah akan terus bekerja menyelesaikan berbagai persoalan nasional sekaligus memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Bagi DPRD Sulut, penyampaian pidato kenegaraan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat arah kebijakan pemerintah pusat yang nantinya dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyelarasan pembangunan di daerah.
DPRD Sulut bersama Pemprov Sulut juga menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan program pembangunan daerah, sehingga agenda nasional dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sulut.
