Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program nasional tersebut, Pemprov Sulut bersama Badan Gizi Nasional (BGN)mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Rakor yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Sulut ini dihadiri oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, Wakil Gubernur Vicktor Mailangkay, jajaran Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Gubernur YSK menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang harus dijalankan secara merata hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Menurut Gubernur YSK, program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan anak-anak usia sekolah.
“Program ini adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Sulawesi Utara yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di daerah harus bergerak bersama memastikan implementasinya berjalan efektif,” ujar Gubernur.
Meski demikian, Gubernur juga menyoroti masih adanya beberapa daerah di Sulut yang belum mencatatkan penerima manfaat program MBG. Ia meminta dukungan BGN agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah di provinsi ini.
“Kami menemukan masih ada daerah yang mencatatkan nol penerima manfaat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Badan Gizi Nasional agar program ini dapat menyentuh seluruh sasaran di Sulawesi Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sulut dalam mempersiapkan program ini. Ia menegaskan bahwa BGN siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan dan pengawasan MBG sesuai dengan pedoman nasional.
Rakor tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam pemantauan di lapangan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Program MBG diharapkan menjadi gerakan bersama untuk membangun masyarakat Sulut yang sehat, tangguh, dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
