Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui perluasan akses keuangan daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta.
Rakornas yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah, OJK, serta lembaga keuangan untuk bersinergi memperluas inklusi keuangan secara nasional.
Gubernur Yulius hadir bersama sejumlah kepala daerah dan pejabat penting dari Sulawesi Utara, antara lain Bupati Talaud Welly Titah, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, Wakil Bupati Minsel Theo Kawatu, Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Mangkat, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Dr. Frangky Manumpil, dan Sekda Minahasa Dr. Lynda Watania.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya mendorong UMKM, petani, dan nelayan agar dapat dengan mudah mengakses pembiayaan produktif.
“Pemerataan akses keuangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang keadilan dan kesempatan. Ketika pelaku usaha kecil bisa berkembang, maka ekonomi daerah dan nasional akan tumbuh lebih tangguh,” tegasnya.
Provinsi Sulawesi Utara terus mengakselerasi berbagai program inklusi keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), literasi keuangan, hingga digitalisasi layanan keuangan. Semua itu dilakukan demi membangun ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan.
Melalui sinergi dan semangat kolaboratif, Sulawesi Utara menegaskan kesiapan menjadi salah satu motor penggerak ketahanan ekonomi nasional berbasis inklusi keuangan.
