MANADO, PolitBerita.id – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, ketepatan menentukan prioritas anggaran dan pengawasan belanja menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumatera Selatan ke DPRD Sulawesi Utara di Gedung Cengkih, Manado, Rabu (7/10/2026). Rombongan diterima langsung Wakil Ketua DPRD Sulut, dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS.
Pertemuan kedua lembaga legislatif ini menjadi ruang bertukar pandangan mengenai strategi menghadapi tekanan anggaran, khususnya dalam menjaga program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Paruntu, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus direspons melalui kebijakan yang lebih terukur. Setiap program perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan urgensinya bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi dengan pola lama. Semua program harus diukur dampaknya. Mana yang benar-benar menyentuh rakyat, itu yang harus didahulukan. Keterbatasan fiskal ini harus kita jawab dengan kebijakan yang taktis,” tegas MEP, sapaan akrabnya.
Menurut MEP, pertukaran pengalaman antardaerah menjadi penting untuk menemukan pendekatan yang lebih adaptif dalam mengelola anggaran. Dengan demikian, efisiensi tidak sekadar dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi juga sebagai upaya memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal.
Bagi DPRD Sumsel, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari pendekatan DPRD Sulut dalam menyikapi keterbatasan fiskal dan menentukan prioritas pembangunan infrastruktur.
Selain strategi penganggaran, penguatan fungsi pengawasan juga menjadi perhatian kedua lembaga. Penyesuaian belanja harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, sehingga program prioritas tidak kehilangan arah di tengah tekanan fiskal.
Tantangan pemangkasan TKD pada akhirnya menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk semakin cermat dalam mengambil keputusan. Tanpa penentuan prioritas yang jelas dan pengawasan yang konsisten, keterbatasan anggaran berisiko menghambat pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik.
Pertemuan DPRD Sulut dan DPRD Sumsel pun menjadi momentum untuk memperkuat pertukaran gagasan dalam mencari solusi pengelolaan anggaran daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
