Manado – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan berlangsung secara marathon di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (10/8/2026), sebagai bagian dari tahapan penyusunan arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD. Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu agenda strategis karena berkaitan dengan penentuan prioritas program pembangunan dan pengalokasian anggaran yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat Sulawesi Utara.
Dalam pembahasan tersebut, Andi Silangen turut menegaskan posisi DPRD dalam memperjuangkan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
Menurutnya, setiap usulan yang dibawa anggota DPRD dalam pembahasan anggaran harus berangkat dari kebutuhan masyarakat yang diserap melalui berbagai kegiatan kedewanan.
“Usulan yang diperjuangkan murni merupakan pokok pikiran serapan aspirasi rakyat,” ujar Andi Silangen.
Ia memastikan Pokir DPRD tidak diarahkan untuk kepentingan pribadi maupun proyek anggota legislatif. Sebaliknya, usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Silangen menegaskan, proses pembahasan anggaran harus tetap mengedepankan kepentingan publik sehingga program yang nantinya masuk dalam APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
Pembahasan bersama TAPD tersebut terus dilakukan untuk mempertajam berbagai program dan kegiatan yang akan menjadi bagian dari kebijakan anggaran daerah tahun 2027.
Rangkaian pembahasan KUA-PPAS 2027 ini selanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027.
