Manado – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si, mengikuti Rapat Evaluasi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2016–2025.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, sekaligus memastikan penyelesaian berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat evaluasi membahas perkembangan penyelesaian kerugian daerah, progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hasil audit.
Sebagai pimpinan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Niklas Silangen mengikuti jalannya evaluasi sebagai bentuk komitmen mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui forum tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK yang masih menjadi perhatian, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempertahankan capaian opini terbaik atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
