Komisi IV DPRD Sulut Bedah Program Pendidikan dan Realisasi Anggaran 2026

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Louis Carl Schramm, menyoroti pentingnya arah kebijakan dan perencanaan strategis sektor pendidikan di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut, Senin (11/5/2026).

Dalam forum tersebut, Louis menegaskan bahwa DPRD ingin mengetahui secara jelas peta jalan atau roadmap pendidikan yang akan dijalankan pemerintah daerah ke depan.

“Kami ingin mengetahui bagaimana roadmap pendidikan di Sulut, termasuk rencana kerja dan langkah strategis yang akan dilakukan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Femmy J. Suluh, memaparkan sejumlah program dan capaian realisasi anggaran tahun 2026.

Menurut Femmy, pada triwulan pertama 2026 pihaknya menjalankan empat program utama, 11 kegiatan, dan 44 subkegiatan dengan total anggaran mencapai sekitar Rp1,058 triliun.

Dari total anggaran tersebut, hingga April 2026 realisasinya telah mencapai 30,2 persen.

Ia menjelaskan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji dan tunjangan yang mencapai Rp534 miliar.

“Hingga saat ini realisasi untuk belanja gaji dan tunjangan sudah sekitar 34 persen,” jelas Femmy.

Selain itu, tambahan penghasilan berbasis prestasi kerja juga telah terealisasi sebesar 8 persen.

Dinas Pendidikan juga mengalokasikan anggaran nonfisik melalui program BOSDA yang mencakup tambahan penghasilan guru, tunjangan kinerja, hingga kebutuhan operasional sekolah.

Menurut Femmy, anggaran BOSDA meliputi tambahan penghasilan guru sebesar Rp191 miliar, tunjangan kinerja guru Rp71 miliar, serta belanja rutin dan penunjang lainnya.

Belanja penunjang tersebut mencakup kegiatan rapat, perjalanan dinas, kebutuhan sekolah, hingga persiapan program magang ke Jepang.

Femmy juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Dinas Pendidikan tidak lagi memiliki alokasi belanja modal di luar dana BOS yang nantinya dicatat melalui proses rekonsiliasi.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Dinas Pendidikan Sulut hingga saat ini berada pada angka 30,2 persen.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *