Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiskus Andi Silangen, didampingi para Wakil Ketua DPRD Sulut, yakni Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stela Marlina Runtuwene, bersama jajaran anggota DPRD lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas berbagai capaian strategis yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil nyata dari kerja keras bersama antara pemerintah daerah, DPRD, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas berbagai capaian prestasi yang berhasil diraih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” ujar Silangen.
Ia menilai, capaian Sulawesi Utara yang berhasil meraih predikat sebagai provinsi terbaik tingkat nasional dalam kategori penanggulangan kemiskinan menjadi bukti nyata keberhasilan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, keberhasilan menurunkan angka stunting juga menjadi indikator positif meningkatnya kualitas hidup masyarakat Sulut.
Menurut Silangen, prestasi tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi yang terus dibangun antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
“Prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, para pemangku kepentingan, serta seluruh masyarakat Sulawesi Utara telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI merupakan pencapaian yang patut disyukuri bersama. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak cepat berpuas diri.
Menurut Gubernur Yulius, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, efektif, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.
“Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir,” tegas Yulius.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola keuangan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius juga mengutip pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pernah menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Jangan bermain-main dengan uang rakyat,” ujarnya.
Pesan tersebut, lanjut Yulius, menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk senantiasa bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Nanang Hernady, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Pelaksanaan rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI tersebut menjadi simbol kuat komitmen bersama antara DPRD Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan capaian positif yang terus diraih, Sulawesi Utara optimistis mampu mempertahankan tren pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor pembangunan.
