POLITBERITA.ID, MANADO – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), melaksanakan rangkaian kunjungan kerja pengawasan ke SPBU, agen LPG 3 kilogram bersubsidi di Kota Manado, hingga PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bitung, Senin (11/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi energi bagi masyarakat Sulawesi Utara berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Dalam sidak di sejumlah SPBU dan agen LPG 3 kg, CEP memantau langsung penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta kondisi distribusi LPG subsidi di lapangan.
Selain mengecek stok dan pelayanan, CEP juga menyerap berbagai masukan masyarakat terkait antrean BBM serta kendala penggunaan sistem barcode di SPBU yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
“Pengawasan ini penting agar subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami ingin memastikan harga sesuai HET, distribusi berjalan lancar, dan tidak ada praktik yang merugikan rakyat,” ujar CEP.
Dalam agenda terpisah di kantor PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bitung, CEP bersama jajaran Pertamina membahas sejumlah isu strategis terkait pengawasan distribusi LPG subsidi, sistem pengawasan penyaluran BBM di SPBU, hingga upaya menjaga stabilitas pasokan energi di Sulawesi Utara.
Menurut CEP, pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI dalam memastikan pelayanan energi kepada masyarakat berjalan optimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Energi untuk rakyat harus hadir dengan pelayanan yang adil, merata, dan transparan. Kami ingin memastikan tidak ada kebocoran distribusi serta ketersediaan energi di Sulut tetap aman,” tegasnya.
CEP menambahkan, hasil kunjungan pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi VI DPR RI untuk mendorong perbaikan sistem distribusi energi, khususnya di Sulawesi Utara.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan para agen penyalur dapat terus diperkuat demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih maksimal dan akuntabel bagi masyarakat.
