JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, terus mendorong peningkatan kesejahteraan penambang rakyat melalui langkah strategis dengan menjajaki kerja sama bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Jumat (10/4/2026), di mana Gubernur Yulius diterima langsung oleh Direktur Utama Antam, Untung Budiharto.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu penting, termasuk penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta skema penyerapan hasil tambang masyarakat agar lebih terjamin dan berkeadilan.
Dalam pertemuan tersebut, Yulius Selvanus menegaskan pentingnya peran negara melalui BUMN dalam melindungi penambang rakyat.
“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai secara layak dan transparan, bahkan mengacu pada standar internasional seperti LBMA,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memutus praktik harga yang tidak berpihak kepada penambang kecil.
Selain aspek harga, kerja sama ini juga diarahkan pada peningkatan kapasitas penambang melalui edukasi dan pendampingan teknis.
Peran Antam diharapkan tidak hanya sebagai pembeli hasil tambang, tetapi juga sebagai mitra dalam menciptakan praktik pertambangan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Saat ini, rencana kerja sama tersebut masih dalam tahap pembahasan teknis antara tim ahli Antam dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara.
Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju (MSM), Dating Palembangan, serta Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut, Reynaldo Walujan.
Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sulut ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Dengan melibatkan BUMN seperti PT Aneka Tambang Tbk, diharapkan kesejahteraan penambang rakyat di Sulawesi Utara dapat meningkat secara signifikan.
