Nama Dr. Arnold Achmad Baramuli, S.H. tercatat tebal dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam pembentukan dan peletakan fondasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Ia bukan sekadar gubernur pertama, tetapi juga arsitek pemerintahan awal, birokrat visioner, penegak hukum, pengusaha nasional, hingga negarawan yang berperan penting di masa transisi Reformasi.
Baramuli lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 20 Juli 1930, dan wafat pada 11 Oktober 2006. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan birokrat lintas wilayah: cucu Raja Letta di Pinrang serta keturunan Raja Sangihe–Talaud dari garis ayahnya, Julius Baramuli, seorang birokrat profesional pada masa swapraja Sawitto. Darah kepemimpinan dan tradisi pengabdian kepada negara telah mengalir kuat sejak masa kecilnya.
Gubernur Termuda dan Perintis Sulawesi Utara
Pada 23 Maret 1960, di usia 29 tahun, Arnold Baramuli dilantik sebagai Gubernur pertama Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah, menjadikannya salah satu gubernur termuda dalam sejarah Indonesia. Masa itu bukan masa mudah. Wilayah Sulawesi Utara masih diliputi gejolak politik dan konflik bersenjata, sementara anggaran daerah sangat terbatas.
Namun, keterbatasan tidak menghalangi visinya. Baramuli memahami bahwa pemerintahan baru memerlukan simbol stabilitas dan pusat administrasi yang jelas. Dari pemikiran inilah lahir gagasan monumental pembangunan kawasan perumahan dinas pemerintahan.
Dalam sebuah pertemuan bersejarah dengan Presiden Soekarno, Baramuli mengajukan ide tersebut. Bung Karno menyambut antusias dan bahkan memberi nama kawasan itu: Bumi Beringin, merujuk pada lambang kekuatan dan perlindungan.
“Beri nama Bumi Beringin, karena tanda pangkatmu menggambarkan beringin,”
— Soekarno
Pembangunan Bumi Beringin rampung pada 1962, menjadi kawasan rumah dinas gubernur dan pejabat provinsi, serta hingga kini dikenang sebagai salah satu warisan fisik terpenting pemerintahan awal Sulawesi Utara.
Sebelum menjadi gubernur, Baramuli telah menapaki karier hukum dan birokrasi dengan cepat dan cemerlang. Ia memulai sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta (1954–1956), lalu diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.
Kariernya terus menanjak hingga menjabat Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Tentara Indonesia Timur (1956–1960) dengan pangkat Letnan Kolonel. Ia juga pernah menjadi Oditur Tinggi Militer Indonesia Timur, menangani kasus-kasus strategis, termasuk penyelundupan dan kejahatan ekonomi lintas negara.
Dalam salah satu operasi besar di Makassar, Baramuli memimpin investigasi terhadap praktik penyelundupan oleh jaringan bisnis asing yang menyimpan dana di luar negeri, seperti Singapura dan Hong Kong. Salah satu anggota timnya adalah Baharuddin Lopa, yang kelak menjadi Jaksa Agung RI. Hal ini menegaskan posisi Baramuli sebagai figur kunci penegakan hukum nasional pada masa awal republik.
Negarawan Golkar dan Anggota DPR Dua Dekade
Selepas masa gubernur, Baramuli tetap berada di jantung kekuasaan nasional. Ia aktif di Partai Golkar dan menjadi Anggota DPR-RI sejak 1971 hingga 1997, dengan masa pengabdian hampir dua dekade.
Selain itu, ia dipercaya menduduki berbagai posisi strategis:
• Penasihat Menteri Dalam Negeri (1963–1965)
• Kepala Tim Ekonomi dan Keuangan Depdagri (1970–1973)
• Wakil Ketua Dewan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Depdagri
• Wakil Ketua Komite Indonesia–Jepang (1974)
• Anggota Dewan Kurator Universitas Hasanuddin
• Anggota Komnas HAM (1993–1998)
Ia juga dikenal sebagai pendiri Grup Poleko, yang bergerak di industri kimia, sekaligus tokoh penting di Kadin dan Dewan Kehormatan Golkar.
Momentum penting datang pada 21 Mei 1998, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie menjadi Presiden RI. Dalam situasi krisis nasional tersebut, Arnold Baramuli diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA) ke-10.
Dalam posisi ini, Baramuli dikenal sebagai penasihat utama dan kepala staf de facto Presiden Habibie, berperan dalam memberi arahan strategis pada masa transisi demokrasi, reformasi politik, dan penataan ulang kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Pendidikan, Keluarga, dan Kehidupan Pribadi
Baramuli menempuh pendidikan dengan disiplin tinggi:
• Sekolah Dasar di Pinrang
• MULO Makassar (1948)
• Bestuur School Makassar (1950)
• Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955)
• Kursus intelijen di Singapura (1957)
Ia menikah pada tahun 1954 dengan Albertina Nomay Kaunang, teman kuliahnya di Fakultas Hukum UI, perempuan Minahasa yang kelak menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara UI. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai lima orang anak dan sepuluh cucu.
⸻
Warisan Seorang Perintis
Arnold Achmad Baramuli adalah gambaran utuh seorang negarawan lintas zaman:
penegak hukum, perintis pemerintahan daerah, politisi nasional, pengusaha, dan penasihat presiden. Dedikasinya bagi Sulawesi Utara dan Indonesia tidak hanya tercermin dalam jabatan, tetapi juga dalam keberanian mengambil keputusan, visi membangun dari keterbatasan, dan kesetiaan pada negara.
Namanya akan selalu dikenang sebagai Gubernur Pertama Sulawesi Utara, sekaligus arsitek awal pemerintahan daerah yang meletakkan dasar stabilitas, administrasi, dan identitas provinsi hingga hari ini.
