Sulawesi Utara – Panitia Khusus DPRD Sulawesi Utara kembali memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait PT Membangun Sulut Maju sebagai BUMD milik Pemprov Sulut. Pada Selasa (9/12/2025), Pansus melanjutkan rapat lanjutan untuk menggodok aturan yang akan menjadi dasar operasional perusahaan daerah tersebut.
Rapat dipimpin Ketua Pansus Raski Mokodompit, bersama Sekretaris Pansus Paula Runtuwene serta anggota Eldo Wongkar, Pricylia Rondo, Gracio Oroh, dan Eugenia Mantiri. Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Clay Dondokambey, Biro Hukum, serta instansi teknis terkait.
Dalam diskusi tersebut, Pansus menilai Ranperda ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola BUMD agar selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan di Sulut. Mereka menekankan bahwa BUMD harus dikelola secara profesional, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Modal awal perusahaan yang telah ditetapkan sebesar Rp1 triliun disebut wajib dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. “BUMD harus benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah dan mendorong pemerataan pembangunan,” ujar Raski.
PT Membangun Sulut Maju nantinya akan bergerak di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, industri pengolahan, hingga pertambangan. Raski berharap keberadaan perusahaan daerah ini mampu meningkatkan PAD, membuka lapangan pekerjaan, dan memperbesar ruang investasi di Sulawesi Utara.
Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menegaskan pentingnya memastikan BUMD memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menyoroti tiga prinsip utama yang harus diterapkan: profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurut Gubernur, BUMD perlu dikelola dengan pendekatan modern dan berbasis hasil agar mampu berkompetisi dan menangkap peluang usaha di berbagai sektor unggulan. “BUMD harus adaptif, inovatif, dan mampu menjadi pemain yang berdaya saing. Sulut punya banyak potensi, dan BUMD harus mengambil peran itu,” kata Yulius dalam rapat kerja strategis bersama jajaran BUMD Sulut.
Ia menambahkan, penguatan BUMD juga diarahkan untuk memperbesar investasi serta menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMD, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur berharap PT Membangun Sulut Maju dapat menjadi contoh perusahaan daerah yang menjalankan bisnis secara profesional namun tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“BUMD harus menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah. Dengan tata kelola yang baik dan inovasi, saya yakin PT Membangun Sulut Maju dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Sulawesi Utara,” tutupnya. (Adve.)
