Sulawesi Utara resmi menjadi tuan rumah Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025). Gubernur Sulut Yulius Selvanus hadir sebagai keynote speaker mewakili pemerintah daerah dan membuka secara langsung forum strategis tersebut.
Acara ini mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai provinsi, akademisi, serta lembaga keuangan untuk membahas peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah dinamika fiskal nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan menyampaikan data faktual terkait pembangunan dan kondisi fiskal Sulawesi Utara. Ia juga memberikan klarifikasi atas dinamika yang muncul dari pernyataan seorang anggota DPR RI, namun menegaskan bahwa apa pun tantangannya, Sulut tidak boleh menyerah.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit. Pemimpin tidak hanya hadir saat keadaan nyaman,” tegas Yulius.
Gubernur memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran MPR RI yang menginisiasi sarasehan ini sebagai upaya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan. Menurutnya, mekanisme obligasi daerah menjadi salah satu opsi strategis yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan agenda pembangunan.
Ia juga menjelaskan perbedaan antara obligasi daerah dan sukuk daerah, di mana obligasi tidak dibatasi prinsip syariah, sementara sukuk wajib mengikuti prinsip syariah.
Dalam paparannya, Gubernur Yulius menguraikan sejumlah potensi strategis Sulawesi Utara:
- 73,25% wilayah laut
- Luas wilayah 14,5 ribu km², jumlah penduduk 2,6 juta jiwa
- Berbatasan langsung dengan Filipina dan berhadapan dengan kawasan Asia Pasifik
- Diapit ALKI II dan ALKI III yang merupakan jalur strategis pelayaran internasional
Dengan modal geografis ini, Sulut diyakini memiliki peluang kuat menjadi hub logistik dan pusat pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, karakter masyarakat Sulut yang toleran serta menjunjung nilai sitou timou tumoutou menjadi modal sosial yang menjaga stabilitas daerah.
Gubernur Yulius turut memaparkan visi pembangunan Sulut dalam RPJMD 2025–2029, di antaranya:
- Pertumbuhan ekonomi 7,8–8,08% pada 2029 (dari posisi 5,64% saat ini)
- Penguatan daya saing daerah dengan target indeks 7,69
- Fokus pada ketahanan pangan, energi, dan air sebagai pilar utama
Namun ia mengingatkan bahwa seluruh target tersebut memerlukan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan.
Sulawesi Utara menghadapi tantangan serius dengan turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat:
- TKD 2025: sekitar Rp14 triliun
- TKD 2026: hampir Rp11 triliun
Penurunan ini menempatkan Sulut pada kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat perlunya mencari alternatif pembiayaan baru.
Menjawab tantangan ini, Gubernur Yulius menawarkan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu solusi. Ia menyebut potensi pertambangan emas di Sulut sebagai salah satu faktor yang memberikan keyakinan terhadap kemampuan fiskal jangka panjang.
Ia juga mencontohkan bahwa berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, hingga Amerika Serikat telah lama memanfaatkan instrumen obligasi hingga level pemerintah kota.
Menutup pemaparannya, Gubernur berharap Sarasehan Nasional ini menghasilkan rumusan kebijakan visioner yang dapat mendukung daerah-daerah termasuk Sulut dalam mempercepat pembangunan.
“Yang kita butuhkan adalah keberanian mengambil langkah inovatif. Tanpa itu, kita tidak akan melompat maju,” ujar Yulius.
Sarasehan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi daerah untuk menggali solusi dalam menghadapi tantangan fiskal sekaligus memperkuat kapasitas pembangunan menuju Indonesia yang lebih kompetitif.
