Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Utara kini resmi memasuki tahap finalisasi. DPRD Sulut menggelar rapat terakhir bersama seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir sebelum Ranperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Jumat (14/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus), Royke Roring, didampingi Sekretaris Pansus Paula Runtuwene serta anggota pansus Vionita Kuera, Louis Carl Schramm, Pierre Makisanti, dan Amir Liputo.
Turut hadir Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, yang juga bertindak sebagai koordinator Pansus Penanggulangan Bencana. Dalam sambutannya, Andi Silangen menyampaikan rasa syukur karena proses pembahasan Ranperda berjalan lancar hingga mencapai tahap akhir.
“Saya masih ingat ketika kami berkunjung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada paparan penting dari salah satu deputi yang saya harap bisa tercermin dalam Ranperda ini. Penanggulangan bencana tidak hanya fokus saat bencana terjadi,” ujar Silangen.
Ia menyoroti besarnya biaya akibat ketidaktahuan terkait penanganan bencana di Indonesia, yang mencapai lebih dari Rp60 triliun per tahun. “Artinya, setiap bulan negara kehilangan lebih dari satu triliun rupiah. Deputi BNPB menekankan agar pemerintah daerah memperhatikan sejarah dan pola bencana. Misalnya, banjir di Tondano bukanlah peristiwa tiba-tiba, tetapi memiliki pola dan riwayat yang perlu dipahami,” jelasnya.
Andi menekankan perlunya perspektif jangka panjang bagi Pemerintah Provinsi Sulut. Ia berharap Ranperda ini dapat menjadi pedoman mitigasi dan antisipasi bencana hingga 20 tahun ke depan.
“Saya ingin kembali menekankan pentingnya memahami akar masalah. Terima kasih kepada teman-teman Pansus yang bekerja dengan dedikasi tinggi hingga Ranperda ini siap difinalisasi. Selanjutnya, dokumen ini akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk konsultasi akhir,” tutupnya.
