Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Silangen, menegaskan bahwa pihaknya berkewajiban menerima dan menampung aspirasi masyarakat yang melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Sulut, Senin (tanggal).
Silangen mengatakan, demi kepentingan bangsa dan negara, pihak DPRD menunda reses untuk membuka ruang bagi penyampaian aspirasi masyarakat. “Kami ini sudah menunda reses, untuk kepentingan bersama bangsa dan negara ini, karena sudah menjadi kewajiban kita menerima mereka,” ujarnya di sela aksi.
Bersama Kapolda Sulut, Irjen Pol. Roycke Langie, serta beberapa legislator seperti Amir Liputo dan Louis Schram, Silangen berdiri di depan gerbang kantor DPRD untuk menerima para demonstran. Namun, dialog dengan massa tidak dilakukan hingga waktu penyampaian aspirasi berakhir.
Sementara itu, anggota DPRD lain seperti Royke Anter, Jane Laluyan, Paula Runtuwene, dan Henry Walukow menunggu demonstran di tangga kantor DPRD. Dewan pun menolak massa untuk masuk ke halaman kantor DPRD dengan alasan mencegah kerusakan dan provokasi. Mereka meminta agar hanya perwakilan demonstran yang diperbolehkan masuk, namun hal ini ditolak oleh para pengunjuk rasa.
Ketua Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (Amara) Sulut, Suprianto, menyatakan aksi dilakukan secara damai untuk menyampaikan aspirasi terkait isu nasional dan daerah. “Kami aliansi mahasiswa dan masyarakat Sulut datang menyampaikan aspirasi mengenai isu yang terjadi di nasional, seperti tunjangan DPR, Brimob dan korban serta mencegah terjadinya darurat militer di Sulut maupun nasional,” kata Suprianto.
Secara keseluruhan, Amara Sulut menyampaikan 12 tuntutan, di antaranya transformasi dan revitalisasi DPR, transformasi partai politik dan revisi Undang-Undang Parpol, audit pendapatan anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota, serta desakan agar pemerintah menyelesaikan setiap kekacauan di wilayah tanpa tindakan represif dan tetap menegakkan supremasi sipil.
