Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang membidangi Pemerintahan dan HAM menggelar rapat koordinasi bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi terkait di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Selasa (12/8). Rapat ini membahas peningkatan kasus kriminalitas di wilayah Sulut dalam beberapa waktu terakhir.
Rakor dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua Rhesa Waworuntu dan Sekretaris Julitje Maringka. Hadir pula anggota komisi lainnya seperti Hillary Tuwo, Raski Mokodompit, Henry Walukow, Eugenia Mantiri, dan Feramitha Mokodompit.
Dalam sambutannya, Braien menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat serta atensi khusus dari Gubernur Sulut terkait peningkatan angka kriminalitas di daerah.
“Ini merupakan atensi dari DPRD dan Pak Gubernur agar menjadi prioritas untuk dibahas dalam rapat kali ini,” ujar Braien.
Dalam rapat tersebut, berbagai masukan disampaikan oleh perwakilan institusi keamanan. Kepala Biro Binmas Polda Sulut, Kombes Pol Julianto Sirait, mendorong pengaktifan kembali poskamling di setiap lingkungan serta meningkatkan intensitas patroli. Ia juga mengusulkan pelibatan organisasi kepemudaan dalam sosialisasi dan edukasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sementara itu, Perwakilan Kodam XIII/Merdeka, Kolonel Chk Dr. Chandra Matdung W. P., S.H., M.H., menyarankan perlunya operasi gabungan lintas instansi untuk menggali akar penyebab meningkatnya tindakan kriminal.
“Kita harus mencari tahu akar masalah yang ada, agar kita tahu dengan pasti apa penyebab terjadinya tindak kriminal tersebut,” tegas Chandra.
Perwakilan dari Korem XII/MDK, Kolonel Infanteri F. Siboro, menambahkan bahwa langkah pencegahan sejak dini menjadi sangat penting agar potensi gangguan keamanan bisa diredam sebelum berkembang menjadi tindakan kriminal.
Berdasarkan hasil diskusi, Komisi I DPRD Sulut merumuskan lima rekomendasi utama sebagai berikut:
-
Pembentukan tim khusus operasi gabungan TNI/Polri bersama seluruh stakeholder.
-
Pelaksanaan patroli gabungan secara rutin oleh TNI, Polri, dan instansi terkait.
-
Dukungan pendanaan melalui dana hibah maupun APBD.
-
Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan.
-
Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri perwakilan dari Polda Sulut, Kodam XIII/Merdeka, Korem 131/Santiago, Lanud SRI Manado, Lantamal VIII Manado, BINDA Sulut, Kesbangpol Provinsi Sulut, Satpol PP, Biro Hukum, serta Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulut.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan sinergi antara DPRD, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat mampu menekan angka kriminalitas dan menciptakan situasi kondusif di Provinsi Sulawesi Utara.
