Kelangkaan beras di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menyebabkan lonjakan harga hingga menyentuh Rp17 ribu per kilogram, memicu keluhan masyarakat di berbagai daerah. Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, mendesak Pemerintah Provinsi Sulut untuk segera melakukan langkah konkret guna menekan harga dan menjamin ketersediaan beras.
“Harga beras sudah mencapai Rp17 ribu per kilogram. Pemerintah provinsi, melalui Disperindag dan bekerja sama dengan Bulog, harus segera melakukan operasi pasar,” ujar Liputo saat ditemui wartawan di Manado, Kamis (10/7/2025).
Menurut legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini duduk di Fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P), persoalan beras ini bukan hal sepele, karena dapat memicu dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas jika tidak segera diatasi.
“Ini persoalan serius. Kalau tidak ditangani segera, bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Sulut saat ini diketahui sedang menggelar pasar murah di Kabupaten Minahasa Selatan, menjelang perayaan Pengucapan Syukur, sebuah tradisi tahunan di daerah tersebut. Namun, menurut Liputo, langkah ini belum cukup menjawab kondisi darurat yang dirasakan masyarakat luas.
“Saya menerima banyak keluhan dari warga Manado dalam beberapa hari terakhir. Mereka mengeluhkan mahalnya harga beras dan langkanya beras SPHP dari Bulog,” ungkapnya.
Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) adalah program penting pemerintah untuk menekan harga beras di pasar. Kelangkaan pasokan SPHP membuat masyarakat kelas menengah ke bawah semakin terjepit.
Amir Liputo menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban moral untuk mengawal dan mendesak pemerintah agar tanggap terhadap kondisi masyarakat. Ia meminta agar langkah-langkah stabilisasi harga segera dilakukan di seluruh kabupaten/kota, bukan hanya di titik-titik tertentu.
“Jangan tunggu gejolak besar di masyarakat. Pemerintah harus hadir lebih awal dengan solusi nyata,” pungkasnya.
