Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut atas berbagai capaian yang berhasil diraih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas berbagai capaian prestasi yang berhasil diraih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” ujar Silangen.
Menurutnya, keberhasilan Sulut meraih predikat sebagai provinsi terbaik tingkat nasional dalam kategori penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian dalam menurunkan angka stunting, merupakan prestasi yang patut dibanggakan bersama.
“Ini merupakan capaian yang patut dibanggakan bersama. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, para pemangku kepentingan, serta seluruh masyarakat Sulawesi Utara telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih pemerintah daerah merupakan prestasi yang patut disyukuri, namun tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir,” ujar Yulius.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah harus terus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Yulius juga mengutip pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara.
“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pernah menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Jangan bermain-main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Nanang Hernady, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Ketua DPRD Provinsi Sulut hadir didampingi para Wakil Ketua DPRD, yakni Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stela Marlina Runtuwene, bersama sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara lainnya.
