MINAHASA – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kalasey Satu untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai target.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program strategis penguatan ekonomi desa yang tengah digalakkan pemerintah.
Dalam peninjauan itu, Kepala Bidang yang membidangi program koperasi, Alex Rompies, menjelaskan bahwa pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu telah selesai sepenuhnya.
“Pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu kini telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal,” ujar Alex.
Selain pembangunan fisik, sejumlah sarana pendukung operasional juga tengah dipersiapkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Fasilitas yang akan disalurkan meliputi satu unit truk enam roda, satu unit kendaraan pikap 4×4, dua unit motor roda tiga, rak display, meja, pendingin ruangan, serta berbagai perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang aktivitas gerai dan gudang koperasi.
Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari unsur TNI. Hadir dalam kunjungan lapangan itu jajaran Koramil dan Babinsa setempat sebagai bentuk keterlibatan TNI dalam mengawal program pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Sulut bersama Komisi IV telah melakukan audiensi dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia pada 5 Mei 2026 untuk membahas percepatan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Utara.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh, didampingi Sekretaris Komisi II, Dhea Lumenta, serta anggota komisi lainnya.
Dalam kunjungan ke Kalasey Satu, hasil pertemuan dengan kementerian dan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara turut disampaikan kepada pengurus koperasi dan pemerintah desa setempat.
Menurut Inggried, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan pembiayaan yang cukup besar untuk memperkuat kelembagaan koperasi desa.
“Setiap koperasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp3 miliar yang digunakan untuk pembangunan gerai, gudang, kendaraan operasional, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pembiayaan tersebut dicicil dan dibayarkan melalui APBN, bukan menjadi beban KDKMP,” jelas Inggried.
Dengan skema tersebut, koperasi diharapkan dapat fokus mengembangkan usaha dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus terbebani investasi awal yang besar.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pusat distribusi, pemasaran produk lokal, serta peningkatan aktivitas usaha masyarakat desa.
DPRD Sulut dan Dinas Koperasi optimistis keberadaan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan pengurus koperasi diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi desa yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Sulawesi Utara.
