Manado – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memaparkan arah kebijakan strategis tahun 2026 dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Senin (23/02/2026). Pertemuan tersebut melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS, serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Agenda utama forum itu menitikberatkan pada penguatan sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Dalam pemaparannya, gubernur menyebutkan kinerja ekonomi Sulut sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter di daerah.
Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian serius. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (year-on-year) Sulut berada di level 1,23 persen. Angka tersebut relatif terkendali, namun pemerintah daerah tidak ingin lengah terhadap potensi gejolak harga.
Gubernur mengungkapkan terdapat sepuluh komoditas dominan penyumbang inflasi, dengan beras menyumbang 0,49 persen dan biaya pendidikan perguruan tinggi sebesar 0,25 persen sebagai kontributor utama.
Untuk mengantisipasi tekanan harga ke depan, Pemprov Sulut menyiapkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi pertanian.
Selain itu, peran BUMD Pangan akan dioptimalkan sebagai offtaker hasil produksi petani sekaligus stabilisator harga di pasar. Pemerintah juga menekankan pentingnya aksi cepat seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, gubernur menetapkan empat pilar utama sebagai fondasi transformasi ekonomi Sulut tahun 2026.
Pertama, transformasi digital. Pemerintah daerah mendorong percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran layanan publik, serta penguatan penggunaan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata. Digitalisasi juga diarahkan pada sistem distribusi pangan agar lebih efisien dan transparan.
Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi secara agresif. Gubernur menginstruksikan seluruh kepala daerah dan perangkat terkait untuk mempercepat realisasi APBD, memperkuat investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta mendorong hilirisasi industri manufaktur guna menciptakan lapangan kerja baru.
Ketiga, perluasan akses keuangan inklusif. Melalui TPAKD, pemerintah akan memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan. Edukasi serta literasi keuangan digital juga menjadi prioritas agar masyarakat semakin adaptif terhadap perkembangan sistem keuangan modern.
Keempat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah mendorong industri halal serta integrasi ekosistem ekonomi syariah dengan sektor unggulan daerah seperti pariwisata dan pertanian.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan strategi 2026 tidak dapat dicapai secara parsial. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pelaku usaha, akademisi, media, hingga masyarakat—untuk bergerak bersama dalam satu visi pembangunan.
“Kita harus bekerja secara terukur, fokus, dan saling mendukung agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara terus meningkat,” tegasnya.
Pemprov Sulut, lanjut gubernur, berkomitmen menjaga koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di daerah agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Dengan fondasi yang telah dibangun pada 2025, pemerintah optimistis tahun 2026 menjadi momentum percepatan transformasi ekonomi Sulawesi Utara di tengah tantangan global yang dinamis.
