Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar desk asistensipra–Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sulut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program kerja tahun 2026 selaras dengan visi pembangunan daerah: Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung sejak Selasa hingga Kamis (13/11) tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, di ruang kerjanya.
Dalam proses asistensi ini, setiap SKPD dijadwalkan secara bergiliran untuk menelaah secara detail alokasi anggaran masing-masing. Hasil pembahasan kemudian akan diinput ke dalam sistem SIPD RI, sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekprov Tahlis menjelaskan bahwa desk asistensi menjadi tahapan penting dalam siklus keuangan daerah guna menjamin penyusunan RKA-SKPD dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel sebelum disahkan.
“Sambil berjalan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, kami juga melakukan desk asistensi dengan setiap SKPD agar semua rencana program dan anggaran terverifikasi dengan baik,” ujar Tahlis.
Ia menambahkan, rancangan KUA-PPAS 2026 telah disampaikan kepada DPRD Sulut dan kini tengah dibahas bersama Banggar DPRD. Tahapan ini berfungsi untuk menelaah dan menyempurnakan setiap usulan anggaran sebelum mendapatkan persetujuan akhir.
“Pembahasan ini juga memastikan kesesuaian RKA dengan dokumen RKPD, termasuk belanja wajib dan mandatory sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sekprov Tahlis yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD Sulut menegaskan bahwa pembahasan akan terus berlanjut mengingat masih ada sejumlah SKPD yang dijadwalkan untuk asistensi lanjutan dalam waktu dekat.
“Sudah dua hari kami melakukan desk, dan saat ini pembahasan berjalan paralel di DPRD Provinsi,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulut berharap penyusunan anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
