MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama sejumlah instansi terkait meninjau talud Museum Sulut yang diduga memasuki lahan milik Meity Panani, Senin (12/10/2026).
Peninjauan lapangan tersebut melibatkan Dinas Kebudayaan, termasuk UPTD Museum, Dinas Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan hingga kelurahan.
Kegiatan ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, bersama Ketua Komisi IV, Vonny Paat. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya membahas persoalan lahan tersebut.
Namun, dalam kunjungan lapangan itu, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hadir.
Meity Panani menyampaikan bahwa peninjauan kemungkinan akan kembali dilakukan dengan melibatkan BPN agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Iya, kunjungan sudah dilakukan, namun belum ada BPN. Mungkin akan dilakukan kembali,” ungkap Meity.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, menjelaskan bahwa ketidakhadiran BPN disebabkan adanya agenda pertemuan bersama kementerian yang turut dihadiri Komisi II DPR RI.
“Dalam rapat BPN bersama kementerian, ada juga Komisi II DPR RI yang hadir. Jadi, ketidakhadiran BPN karena mereka ada pertemuan,” pungkasnya.
Peninjauan lapangan ini menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti persoalan dugaan penggunaan lahan milik Meity Panani untuk pembangunan talud Museum Sulut. Keterlibatan BPN dalam peninjauan lanjutan diharapkan dapat membantu memberikan kejelasan terkait persoalan pertanahan tersebut.
