MANADO – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Normans Luntungan, menyoroti keterbatasan armada kapal yang melayani rute Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro (Sitaro). Saat ini, menurut aspirasi yang disampaikannya, hanya satu kapal yang beroperasi melayani rute tersebut.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kepadatan penumpang hingga berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran.
Persoalan itu disampaikan Luntungan melalui interupsi dalam rapat paripurna DPRD Sulut. Ia mengatakan, masalah keterbatasan armada tersebut merupakan keluhan masyarakat Sitaro yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Interupsi Pimpinan, izinkan saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat Sitaro. Hari ini kapal yang berjalan di daerah Sitaro, yang beredar cuma satu,” ujar Luntungan dalam rapat tersebut.
Ia mengaku khawatir keterbatasan armada dapat memicu persoalan keselamatan, terlebih setelah insiden kebakaran kapal KM Barcelona di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang disinggungnya dalam forum itu.
“Saya takutnya, Pak Gubernur, belum lama dari ini ada kecelakaan KM Barcelona yang berada di Kabupaten Talaud terjadi kebakaran. Hal itu dikarenakan padatnya penumpang yang juga tidak beraturan,” katanya.
Luntungan mengingatkan agar persoalan tersebut segera ditangani sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Ia meminta pemerintah memfasilitasi penyelesaian kendala operasional kapal di wilayah Sitaro.
“Saya takutnya jika hal ini terus dibiarkan, hal yang sama akan terjadi lagi. Daripada kita saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan kapal, menyalahkan pemerintah, jadi mohon dibantu untuk diselesaikan,” sambungnya.
Menurut Luntungan, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa kapal yang melayani rute tersebut ditahan oleh pihak syahbandar. Ia pun meminta pemerintah membantu memfasilitasi persoalan tersebut agar pelayanan transportasi laut bagi masyarakat Sitaro dapat berjalan dengan baik.
“Katanya yang beredar sih dari syahbandar yang menahan itu, jadi dimohon untuk difasilitasi supaya hal-hal yang tidak baik tidak terjadi lagi ke depannya,” tutupnya.
Luntungan berharap pemerintah dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, mengingat transportasi laut menjadi salah satu kebutuhan penting bagi mobilitas warga di wilayah kepulauan.
