MANADO—Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B-KBD, menerima kunjungan kehormatan jajaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di ruang kerjanya, Selasa (2/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala Pangkalan Armada Zona Tengah (Kazona Tengah) Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., didampingi sejumlah pejabat utama Bakamla RI.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulut, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Bakamla RI dan DPRD Sulawesi Utara dalam mendukung keamanan wilayah maritim.
Dalam kesempatan itu, jajaran Bakamla RI memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dikembangkan, termasuk pengenalan Akademi Coast Guard sebagai institusi pendidikan yang dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia profesional di bidang keamanan dan keselamatan laut.
Selain itu, Bakamla RI juga memperkenalkan National Maritime Security System (NMSS), sebuah sistem keamanan maritim nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan pengawasan dan pengamanan wilayah perairan Indonesia secara lebih efektif.
Tak hanya itu, turut dipresentasikan teknologi Over The Horizon Radar (OTHR), yakni sistem pemantauan maritim berbasis teknologi canggih yang mampu mendeteksi aktivitas di laut dalam jangkauan yang lebih luas guna mendukung pengawasan perairan nasional.
Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah, terlebih Sulawesi Utara merupakan daerah yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Pasifik.
Audiensi ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan, dan kedaulatan laut di wilayah Sulawesi Utara.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan lembaga keamanan maritim nasional, diharapkan pengawasan wilayah perairan Sulut dapat berjalan lebih optimal serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada sektor kemaritiman.
