Manado – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Kamis (23/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut juga menandai dimulainya Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, terutama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas proses evaluasi yang dinilai komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi DPRD menjadi referensi penting dalam memperbaiki kualitas pembangunan ke depan,” kata Yulius.
Menindaklanjuti sejumlah catatan strategis, pemerintah provinsi menyiapkan langkah penguatan pembangunan yang difokuskan pada empat sektor prioritas.
Pertama, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah akan mendorong pemerataan mutu pendidikan, pemenuhan tenaga pengajar melalui penyesuaian formasi CASN/PPPK, serta peningkatan akses layanan kesehatan hingga wilayah terpencil.
Kedua, sektor ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan informasi pasar kerja, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta penguatan program magang ke luar negeri. Selain itu, pengawasan terhadap perizinan lingkungan dan pengelolaan limbah turut menjadi perhatian.
Ketiga, sektor unggulan seperti pertanian dan kelautan. Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran sekaligus menekan angka kemiskinan.
Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan melalui percepatan transformasi digital di lingkungan Sekretariat Daerah serta peningkatan sistem manajemen kepegawaian yang lebih transparan dan akuntabel.
Gubernur juga menyoroti pentingnya hasil reses DPRD sebagai cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus diakomodasi dalam kebijakan pembangunan.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan global.
“Kita harus meningkatkan ritme kerja, bergerak cepat, tetapi tetap sesuai aturan untuk menjawab harapan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Ketua DPRD Fransiscus A. Silangen, unsur Forkopimda, serta jajaran instansi vertikal dan perangkat daerah.
Agenda ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat.
