Manado – Provinsi Sulawesi Utara kembali mencatatkan capaian positif di sektor ekonomi. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 1 April 2026, inflasi Sulawesi Utara pada Maret 2026 berhasil dikendalikan dan menjadi yang terendah di regional Sulawesi.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling, stabilitas harga di daerah tetap terjaga meski dihadapkan pada dinamika ekonomi global dan nasional yang cukup menantang.
Secara rinci, inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) Sulawesi Utara tercatat sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,41 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) tercatat sebesar 2,20 persen, menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Pulau Sulawesi.
Sebagai perbandingan, sejumlah daerah lain di kawasan yang sama mencatatkan inflasi yang lebih tinggi, seperti Sulawesi Selatan yang mencapai sekitar 4,50 persen secara tahunan.
Dari sisi penyumbang inflasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi faktor utama secara nasional. Komoditas seperti ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit menjadi penyumbang terbesar tekanan harga.
Namun demikian, tekanan inflasi di Sulawesi Utara berhasil diminimalisir melalui berbagai langkah strategis pemerintah daerah, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan bahan pokok.
Selain itu, kebijakan pemerintah pusat melalui paket stimulus ekonomi 2026 turut berkontribusi dalam menahan laju inflasi. Beberapa sektor transportasi seperti tarif angkutan laut dan layanan penyeberangan tercatat mengalami deflasi, yang berdampak positif terhadap daya beli masyarakat.
Keberhasilan ini tidak lepas dari penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang secara aktif memantau perkembangan harga di pasar. Pemerintah juga memastikan distribusi logistik tetap berjalan lancar, terutama menjelang momen keagamaan yang biasanya memicu kenaikan harga.
Optimalisasi berbagai kebijakan, termasuk pemanfaatan insentif transportasi, menjadi faktor penting dalam menekan biaya distribusi barang di wilayah Sulawesi Utara.
Capaian inflasi sebesar 2,20 persen ini menjadi indikator bahwa sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat berjalan efektif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
