Kotamobagu – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus secara resmi melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Prosesi pelantikan digelar di Hotel Sutanraja, Kota Kotamobagu, Selasa (10/3/2026).
Pelantikan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat dan bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan bahwa pelantikan pejabat merupakan bagian penting dari dinamika organisasi pemerintahan serta proses pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, pengisian jabatan strategis bertujuan memastikan roda pemerintahan berjalan efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan pelayanan publik.
Adapun pejabat yang dilantik secara definitif yaitu Zainudin Saleh Hilimi sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Weldie Ruddy Poli sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Gubernur menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan ini bukan hanya posisi administratif, tetapi amanah yang mengandung tanggung jawab moral, profesional, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yulius.
Ia juga mengingatkan bahwa aparatur pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk menjawab tantangan pemerintahan yang semakin kompleks dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi.
Secara khusus, Gubernur meminta Kepala Dinas Kominfo yang baru untuk menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi guna memperluas akses informasi bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan data daerah di era digital.
Sementara itu, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur menekankan pentingnya langkah konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menangani dampak perubahan iklim di Sulawesi Utara.
Menutup sambutannya, Gubernur Yulius mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap amanah jabatan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
