Bitung – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 yang dipusatkan di Kota Bitung, Rabu (25/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang aman dan berkelanjutan di berbagai sektor industri.
Mengangkat tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan produktif.
Dalam kesempatan itu, gubernur membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI. Ia menyoroti masih tingginya angka kecelakaan kerja secara nasional yang mencapai 319.224 kasus sepanjang 2024. Data tersebut dinilai menjadi peringatan serius bahwa sistem pengawasan dan budaya keselamatan kerja harus terus diperkuat.
Menurut gubernur, setiap insiden kerja tidak boleh dipandang sebagai angka statistik semata, melainkan sinyal adanya celah dalam sistem perlindungan tenaga kerja. Karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data.
“K3 bukan hanya kewajiban administratif. Ini adalah nilai yang harus tertanam dalam setiap aktivitas kerja. Produktivitas dan keselamatan tidak boleh dipisahkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penerapan K3 merupakan fondasi perlindungan bagi jutaan pekerja Indonesia. Dalam konteks Sulawesi Utara, penguatan budaya K3 dinilai penting mengingat pertumbuhan sektor industri, konstruksi, dan maritim yang terus berkembang.
Dalam agenda K3 2026, terdapat sejumlah fokus strategis yang ditekankan pemerintah. Pertama, transformasi digital dalam pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Optimalisasi aplikasi Teman K3 serta kanal pelaporan ketenagakerjaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan respons cepat terhadap potensi pelanggaran.
Kedua, penguatan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Pemerintah mendorong seluruh pelaku usaha menjadikan SMK3 sebagai standar mitigasi risiko yang sistematis, bukan sekadar formalitas dokumen.
Ketiga, pembangunan budaya kolaboratif. Peran Dewan K3 Provinsi (DK3P) akan diperkuat, termasuk pelibatan serikat pekerja sebagai relawan pengawas keselamatan di lingkungan kerja. Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam mendorong kepatuhan bersama.
Keempat, profesionalisme layanan K3. Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan harus berbasis integritas dan data yang akurat. Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar komitmen atau pakta integritas dalam penerapan standar keselamatan kerja.
Gubernur menambahkan, peringatan Bulan K3 Nasional 2026 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan fase strategis dalam memperkuat daya saing daerah. Sumber daya manusia yang sehat dan terlindungi menjadi modal utama menghadapi era digitalisasi dan transformasi industri.
“Kita ingin memastikan setiap pekerja berangkat dalam kondisi sehat dan kembali ke rumah dengan selamat. Itu prinsip dasar yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, unsur Forkopimda, perwakilan dunia usaha, serta organisasi pekerja. Kehadiran para kepala daerah diharapkan memperkuat komitmen implementasi K3 hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Melalui momentum Bulan K3 Nasional 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya membangun ekosistem kerja yang aman, profesional, dan kolaboratif. Dengan budaya keselamatan yang semakin kuat, diharapkan produktivitas meningkat seiring dengan perlindungan maksimal bagi para pekerja.
