MANADO — Kondisi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara. Anggota Banggar DPRD Sulut, Louis Schramm, meminta Pemerintah Provinsi Sulut memberi perhatian lebih terhadap fasilitas tersebut.
Schramm menilai Bapelkes memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi salah satu aset produktif yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, menurut dia, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan lantaran kondisi fasilitas dan lingkungan Bapelkes masih membutuhkan pembenahan.
“Bapelkes harus mendapat perhatian khusus dari Pemprov karena ini bisa menghadirkan PAD yang besar,” ujar Schramm.
Sorotan tersebut disampaikan Schramm berdasarkan pengamatannya saat mengunjungi kawasan Bapelkes. Ia menyebut persoalan fasilitas dan lingkungan masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Waktu saya berkunjung, kalau musim hujan pasti banjir, kalau kemarau pasti kekeringan,” katanya.
Menurut Schramm, pembenahan Bapelkes tidak semata berkaitan dengan peningkatan fasilitas pelayanan. Lebih dari itu, kawasan tersebut dapat dioptimalkan sebagai aset daerah dengan fungsi yang lebih produktif.
Ia melihat Bapelkes memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pusat pelatihan kesehatan yang lebih representatif sekaligus mendukung berbagai kegiatan di sektor kesehatan.
“Padahal Bapelkes ini bisa jadi satu ikon untuk Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Karena itu, Schramm berharap pemerintah provinsi melihat keberadaan Bapelkes tidak hanya dari aspek operasional, tetapi juga mempertimbangkan potensi pengembangannya dalam jangka panjang.
Menurutnya, optimalisasi aset daerah perlu dilakukan agar fasilitas milik pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi masyarakat maupun bagi peningkatan pendapatan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Gubernur Sulut Denny Mangala mengatakan Pemprov Sulut memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan.
Perhatian tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan milik pemerintah dapat berfungsi secara optimal.
Dengan demikian, pembenahan Bapelkes diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah Pemprov Sulut dalam menata dan mengoptimalkan fasilitas serta aset UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan, sekaligus membuka peluang kontribusi yang lebih besar bagi daerah.
