MANADO—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat merespons gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe pada Senin pagi (8/6/2026).
Guncangan gempa yang terjadi sekitar pukul 06.51 WIB tersebut langsung direspons Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, dengan menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut untuk segera mengeluarkan peringatan dini dan langkah antisipasi bagi masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.
Instruksi gubernur ditindaklanjuti BPBD Sulut di bawah koordinasi Kepala Dinas Adolf Tamengkel dengan menyebarluaskan status kewaspadaan berdasarkan hasil pemodelan potensi tsunami.
Sejumlah wilayah di Sulawesi Utara ditetapkan dalam status SIAGA. Di antaranya Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa Utara bagian utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Sitaro, Minahasa Selatan bagian utara, hingga Bolaang Mongondow Utara.
Berdasarkan estimasi BPBD, gelombang tsunami diperkirakan pertama kali tiba di wilayah Kepulauan Sangihe sekitar pukul 06.51.55 WIB. Selanjutnya Kota Manado diperkirakan terdampak pada pukul 07.12.25 WIB, Minahasa Utara pukul 07.12.40 WIB, Minahasa Utara bagian pesisir pukul 07.14.55 WIB, dan Kepulauan Sitaro sekitar pukul 07.16.10 WIB.
Selain wilayah SIAGA, BPBD juga menetapkan status WASPADA untuk beberapa daerah lain seperti Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Minahasa Selatan, serta sejumlah wilayah di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.
Kepala BPBD Sulut Adolf Tamengkel menegaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota yang masuk kategori SIAGA diminta segera mengarahkan masyarakat melakukan evakuasi menuju lokasi yang lebih tinggi dan aman.
“Status SIAGA berarti potensi tsunami telah terkonfirmasi melalui hasil pemodelan. Masyarakat di wilayah pesisir diminta segera menuju titik aman dan tidak menunggu gelombang pertama,” ujar Tamengkel.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan yang sewaktu-waktu dapat terjadi pascagempa utama.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus meminta seluruh kepala daerah, camat, lurah, hingga hukum tua di wilayah pesisir bergerak cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Pemanfaatan sirene, pengeras suara rumah ibadah, hingga fasilitas komunikasi desa diminta dioptimalkan untuk mempercepat penyampaian imbauan evakuasi kepada warga.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh unsur BPBD, TNI, Polri, serta relawan kebencanaan agar siaga penuh membantu proses evakuasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Hingga Senin pagi, BPBD Sulut masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta berkoordinasi dengan BMKG terkait pembaruan informasi tinggi gelombang dan potensi tsunami.
Masyarakat diminta tetap tenang namun waspada, tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta hanya mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan instansi terkait.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan perkembangan terbaru terkait situasi kebencanaan akan terus disampaikan melalui kanal resmi BPBD Sulut.
