Manado – Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pulau Miangas pada Jumat (9/5/2026) menjadi perhatian publik, termasuk terkait ketidakhadiran Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut di lokasi kunjungan.
Di balik hal tersebut, ternyata terdapat instruksi langsung dari pemerintah pusat yang meminta seluruh unsur pimpinan daerah tetap standby di Manado selama kunjungan Presiden berlangsung di wilayah perbatasan utara Indonesia itu.
Pulau Miangas sendiri merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik, pertahanan, dan kedaulatan negara karena berbatasan langsung dengan kawasan internasional.
Sebelumnya, seluruh persiapan keberangkatan rombongan Gubernur dan Forkopimda Sulut menuju Miangas telah dilakukan secara maksimal. Sebanyak 23 manifest penerbangan menggunakan pesawat Cessna milik TNI AU bahkan telah disiapkan untuk keberangkatan pada Sabtu pagi.
Namun, pada Jumat malam, instruksi melalui Sekretaris Kabinet RI meminta Gubernur dan Forkopimda tetap berada di Manado guna memastikan stabilitas wilayah dan kesiapsiagaan pengamanan regional selama Presiden berada di kawasan perbatasan.
Keputusan tersebut menegaskan bahwa pengamanan kepala negara tidak hanya terfokus pada titik kunjungan, tetapi juga mencakup sistem kendali wilayah penyangga.
Sebagai provinsi perbatasan, Sulawesi Utara memiliki posisi strategis dalam jalur laut internasional serta mobilitas lintas batas negara, sehingga pengendalian keamanan wilayah dinilai menjadi prioritas utama.
Sebagai purnawirawan TNI, Yulius Selvanus disebut memahami sepenuhnya pentingnya disiplin terhadap rantai komando negara.
Dalam perspektif pemerintahan dan pertahanan, kepatuhan terhadap instruksi Presiden dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan tanpa interpretasi ganda.
Langkah untuk tetap standby di Manado pun dinilai sebagai bentuk kesiapsiagaan strategis, bukan sekadar persoalan kehadiran seremoni dalam penyambutan kepala negara.
Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam sistem kenegaraan, stabilitas dan pengamanan wilayah tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan simbolik maupun pencitraan politik.
