Manado – Komitmen kuat ditunjukkan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam menyiapkan arah kebijakan ekonomi tahun 2026. Hal itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Senin (23/02/2026).
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara. Forum lintas sektor ini menjadi momentum konsolidasi untuk menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dalam arahannya, gubernur menegaskan tiga fokus utama kebijakan 2026, yakni pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi secara lebih agresif dan terukur.
Ekonomi Tumbuh Positif
Berdasarkan paparan data, kinerja ekonomi Sulawesi Utara sepanjang 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,66 persen. Angka tersebut melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,11 persen. Capaian ini dinilai sebagai fondasi kuat untuk melangkah lebih progresif pada tahun berikutnya.
Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian utama. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (year-on-year) Sulut tercatat sebesar 1,23 persen. Angka tersebut tergolong terkendali, namun pemerintah daerah tetap bersiaga terhadap potensi gejolak harga, terutama pada komoditas strategis.
Gubernur mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi. Beras menjadi kontributor terbesar dengan andil 0,49 persen, disusul sektor pendidikan atau perguruan tinggi sebesar 0,25 persen.
Langkah Konkret Tekan Harga
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Sulut menyiapkan sejumlah langkah konkret. Pertama, memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi pertanian. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi dan menjaga ketersediaan pasokan.
Kedua, optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai offtaker hasil produksi petani sekaligus stabilisator harga di pasar. Dengan peran tersebut, fluktuasi harga dapat ditekan dan rantai distribusi menjadi lebih efisien.
Ketiga, aksi cepat dan terukur melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan intervensi langsung ketika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Stabilitas harga adalah kunci menjaga daya beli masyarakat. Kita tidak boleh lengah terhadap dinamika pasar,” tegas gubernur.
Digitalisasi dan Pertumbuhan Agresif
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi menjadi prioritas penting. Pemerintah daerah mendorong integrasi sistem pembayaran digital, optimalisasi QRIS di sektor UMKM dan pariwisata, serta digitalisasi pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Di sisi lain, percepatan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh melalui realisasi belanja APBD yang lebih cepat, peningkatan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta dorongan hilirisasi industri untuk membuka lapangan kerja baru.
Gubernur menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar strategi tersebut berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan sektor keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong ekspansi ekonomi.
Dengan fondasi pertumbuhan yang positif dan inflasi yang relatif terkendali, Sulawesi Utara optimistis mampu menjaga momentum pembangunan pada 2026. Pemerintah menargetkan keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
