KPU Sulut gelar bimbingan teknis untuk memperkuat SDM di Divisi Hukum dan Pengawasan terlebih khusus dalam hal penanganan kode etik badan AdHoc Pilkada 2024.
Dalam Bimtek ini, KPU Sulut menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kredibel, di antaranya Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dan juga Ketua DKPP Republik Indonesia Hedy Lugito.
Terundang dalam kegiatan ini Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum SDM, staf pelaksana divisi terkait dari KPU Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Selawesi Utara Meidi Tinangon saat diwawancarai politberita.id mengatakan bahwa tujuan dari diselenggarakannya Bimtek iniuntuk memperkuat kompetensi dari KPU Kbupaten/Kota dalam menangani setiap dugaan pelanggaran
“Bimtek ini agar KPU Kabupaten dan Kota Seselawesi Utara memiliki kompetensi yang baik untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji serta pakta integritas yang dilakukan badan AdHoc untuk tahapan Pilkada 2024”. Kata Meidi
