Manado – DPRD Provinsi Sulawesi Utara dijadwalkan menggelar sejumlah agenda penting pada Senin, 23 Februari 2026. Mulai dari ibadah rutin pimpinan dan anggota dewan hingga rapat strategis terkait pembentukan peraturan daerah dan finalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Berdasarkan informasi dari Sekretariat DPRD Sulut, rangkaian kegiatan akan diawali dengan Ibadah Rutin Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD serta Forum Wartawan DPRD Sulut.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 Wita di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut. Ibadah rutin ini menjadi agenda berkala yang bertujuan mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat nilai spiritual dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.
Selanjutnya, pada pukul 10.30 Wita akan digelar Rapat Internal Komisi II yang bertempat di Ruang Rapat Komisi II. Rapat ini merupakan forum koordinasi internal untuk membahas program kerja serta isu-isu strategis sesuai lingkup tugas komisi.
Memasuki siang hari, pukul 11.00 Wita, DPRD Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) RTRW akan melaksanakan Rapat Pansus RTRW dalam rangka finalisasi dan pendapat akhir fraksi. Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat DPRD.
Agenda ini menjadi tahapan krusial dalam proses pembahasan RTRW sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan. Penyampaian pendapat akhir fraksi menjadi bagian penting dalam memastikan substansi dokumen telah melalui pembahasan komprehensif dan representatif.
Sementara itu, pada pukul 14.00 Wita, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) akan menggelar rapat bersama Biro Hukum Setda Provinsi Sulut. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda ini difokuskan pada optimalisasi kinerja pembentukan peraturan daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan sejumlah agenda strategis tersebut, DPRD Sulut menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.
