Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sulut Tahun 2026 serta perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (18/11).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua I Michaela Paruntu, Wakil Ketua II Royke Anter, dan Wakil Ketua III Stela Runtuwene. Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) serta Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay.
Dua Usulan Perubahan Propemperda
Pemerintah Provinsi Sulut mengajukan dua perubahan dalam Propemperda, yaitu:
- Perubahan nama perusahaan daerah
Usulan dari Biro Perekonomian untuk mengubah nama PT Membangun Sulut Hebat menjadi PT Membangun Sulut Maju. - Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Usulan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi fiskal daerah.
Gubernur Apresiasi Pembahasan Bersama DPRD
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus Komaling mengapresiasi DPRD Sulut atas pembahasan, kritik, dan masukan terhadap penetapan Propemperda serta terhadap KUA-PPAS APBD 2026.
“Dengan diajukannya KUA-PPAS, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Gubernur.
Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen berharap keputusan yang diambil dalam paripurna tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Sulawesi Utara.
“Keputusan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Sulut Tahun 2026.
