Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara, yang dipimpin Plt Sekprov Tahlis Gallang, menggelar rapat final bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut untuk merampungkan sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (17/11/2025).
Dalam forum tersebut, TAPD menyampaikan pemaparan akhir terkait penyesuaian angka-angka anggaran, termasuk koreksi yang muncul setelah pembahasan komisi. Tahlis Gallang menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan APBD 2026 adalah penurunan signifikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kami terus berupaya menyeimbangkan program prioritas dengan kondisi fiskal yang tertekan akibat penurunan Dana Transfer yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah,” ujar Gallang saat memimpin rapat.
Rapat Banggar bersama TAPD ini menjadi tahapan penyaringan terakhir untuk memastikan seluruh masukan dari RDP komisi terakomodasi dan selaras dengan kemampuan anggaran daerah. Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan mengenai skala prioritas Pemprov Sulut tahun 2026, termasuk penekanan pada efisiensi belanja serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengatasi pengurangan dana pusat.
Kesepakatan final tersebut menandai selesainya proses politik anggaran di tingkat legislatif. Dengan tuntasnya pembahasan ini, dokumen KUA-PPAS APBD 2026 dijadwalkan dibawa ke Rapat Paripurna pada Selasa (18/11/2025) untuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Paripurna kita agendakan besok, 18 November 2025, sekitar pukul 13.00,” ungkap Ketua DPRD Sulut sekaligus Ketua Banggar, Fransiscus Silangen, menutup rapat.
Penandatanganan MoU tersebut akan menjadi landasan resmi bagi Pemprov Sulut untuk melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
