Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut yang mulai melakukan pemeriksaan kinerja terkait pengelolaan pangan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Senin (17/11/2025).
Wakil Gubernur Sulut, Viktor Mailangkay, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Stevanus, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini menjadi bukti komitmen Pemprov dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, khususnya sektor pangan.
“Proses audit ini bukan hanya rutinitas, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola, terutama di bidang ketahanan pangan yang berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” ujar Wagub Viktor.
Ia memastikan bahwa Pemprov Sulut akan memberikan dukungan penuh, termasuk penyediaan seluruh dokumen, data, dan kebutuhan akses lapangan. Viktor juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja selaras dan responsif dalam mendukung proses pemeriksaan BPK RI.
“Saya mengimbau seluruh OPD bersikap terbuka, cepat merespons, dan kooperatif agar hasil evaluasi kinerja dapat disusun secara menyeluruh,” tegasnya.
Viktor menambahkan, kerja sama yang solid antara Pemprov dan BPK RI menjadi bagian penting dari upaya memperkuat akuntabilitas dan menciptakan pemerintahan yang efektif. Ia menilai ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi, pencegahan kerentanan sosial, serta pembangunan berkelanjutan.
“Karena itu, Pemprov Sulut berkomitmen menyediakan semua informasi dan dukungan teknis yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung,” tutupnya.
