Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jeane Laluyan, kembali menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum juga terselesaikan: keluhan para petani yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Perum Bulog, Jeane menyampaikan sejumlah temuan lapangan yang dinilainya bertolak belakang dengan laporan resmi pemerintah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut atas respon cepat melalui Dinas Pangan dan Bulog. Namun, semua ini masih sebatas rencana di atas kertas,” kata Jeane dalam rapat tersebut.
Menurut anggota Komisi II DPRD Sulut ini, PR besar justru ada pada Dinas Pertanian, khususnya dalam hal transparansi data dan realisasi kebijakan di lapangan.
Jeane meminta Dinas Pertanian menjelaskan luas sawah produktif di Sulut secara jelas dan terkini.
“Kalau bisa dijelaskan berapa total luas sawah yang ditanami padi? Ini penting supaya kita tidak terus menunggu dan pembahasan lebih fokus,” ujarnya tegas.
Menjawab hal itu, perwakilan Dinas Pertanian mengungkapkan bahwa berdasarkan data LBS Nasional tahun 2024, total lahan sawah di Sulut mencapai 39.768 hektar. Namun, Jeane menantang keakuratan data tersebut dengan mempertanyakan hasil panen aktual, bukan hanya luas lahan.
“Menurut laporan, satu hektar menghasilkan 4–6 ton gabah. Tapi berdasarkan kunjungan saya ke lapangan, petani hanya panen 1,5–2 ton, bahkan ada yang hanya beberapa koli,” ungkapnya.
Jeane menegaskan bahwa selama ini laporan yang disampaikan kerap tidak mencerminkan realita di lapangan. Ia menilai hal ini bisa menyesatkan, bahkan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan pusat.
“Kalau Dinas Pertanian menyatakan produksi beras Sulut surplus, wajar kalau Bulog dan pusat mengira stok cukup. Padahal kenyataannya tidak demikian,” kritiknya tajam.
Kepala Bulog Sulut, Ermin Tora, hanya menanggapi singkat pernyataan Jeane dengan, “Iya, Ibu.”
Lebih lanjut, Jeane menyebut persoalan irigasi dan pupuk sebagai masalah laten yang belum juga teratasi. Ia menyarankan agar Dinas Pertanian mendorong penanaman serentak guna menghindari konsentrasi hama di satu wilayah.
“Jangan hanya hitung luas sawah lalu kalikan hasil maksimal. Coba turun langsung ke lapangan. Hama tikus, gagal panen, alih fungsi lahan itu semua nyata,” katanya.
Ia pun menyoroti lahan-lahan pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya yang kini tak lagi produktif akibat tidak adanya sistem irigasi yang memadai.
“Petani tidak masalah soal harga pupuk. Tapi irigasi? Itu yang mereka minta dari dulu. Sudah 5 tahun dibicarakan, tapi belum ada solusi nyata,” tambah mantan Anggota DPRD Kota Manado ini.
Sebagai penutup, Jeane mengajak semua pihak untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan. Ia berharap laporan-laporan dari dinas teknis ke depan bisa lebih akurat dan sesuai fakta lapangan.
“Jangan tunggu masyarakat berteriak dulu baru pemerintah bergerak. Kalau laporan awal jujur, mungkin Bulog tak perlu tahan SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan),” pungkasnya.
