JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan saat Yulius menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi instansi penerima dalam memperkuat koordinasi serta menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor.
Dalam arahannya, Yusril menekankan bahwa fungsi kementerian koordinator tidak sebatas menyelenggarakan rapat atau menghasilkan dokumen administratif. Lebih dari itu, koordinasi harus mampu mengidentifikasi persoalan kebijakan, kewenangan pihak yang bertanggung jawab, serta langkah konkret untuk menyelesaikannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan marwah pemerintahan melalui pelaksanaan kebijakan yang memiliki landasan hukum jelas, prosedur tertib, serta pertimbangan yang matang.
Menurut Yusril, keberhasilan rekomendasi kebijakan tidak diukur dari banyaknya dokumen yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana rekomendasi tersebut membantu instansi terkait mengambil keputusan yang tepat dan memberikan solusi bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh rekomendasi yang telah diserahkan diminta untuk ditindaklanjuti melalui rencana aksi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pemantauan secara berkala.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik rekomendasi yang diterima dan menyatakan kesiapan Pemprov Sulut untuk menindaklanjuti berbagai poin strategis yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, sebagai salah satu daerah strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara perlu memastikan kebijakan pembangunan berjalan searah dengan agenda nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemprov Sulut juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan kebijakan di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan nasional ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemprov Sulut menegaskan kesiapan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
