Manado – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara kembali menunjukkan tren menguat. Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengungkapkan, ekonomi Sulut pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,66 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dari 5,39 persen pada 2024.
Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Manado, Kamis (9/4/2026).
Pemaparan dilakukan di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan seluruh kepala daerah se-Sulut.
“Ekonomi Sulawesi Utara mampu tumbuh di atas 5 persen dan menunjukkan tren yang semakin menguat,” ungkap Amalia dalam paparannya.
Dalam forum strategis tersebut, BPS memaparkan bahwa struktur ekonomi Sulut masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 20,78 persen pada 2025.
Namun, sektor industri pengolahan mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kontribusinya naik menjadi 11,13 persen, didorong oleh pengolahan produk kelapa, perikanan, hingga kebutuhan konstruksi.
Di sisi lain, kinerja ekspor menjadi sorotan utama dalam Musrenbang tersebut. Ekspor luar negeri Sulut tumbuh impresif hingga 28,42 persen sepanjang 2025.
Nilai ekspor bahkan mencapai 1,24 miliar dolar AS atau naik 48,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas berbasis kelapa mendominasi dengan kontribusi lebih dari 70 persen terhadap total ekspor.
BPS juga mengungkapkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan ekonomi positif.
Kota Bitung menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67 persen, sementara Kota Manado menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Sulut dengan porsi mencapai 28 persen.
Dalam Musrenbang RKPD 2027 ini, BPS menegaskan potensi besar Sulawesi Utara untuk tumbuh lebih tinggi, terutama melalui hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa.
Sulut sendiri merupakan produsen kelapa terbesar kedua di Indonesia, menjadikan sektor ini strategis untuk peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.
Selain memaparkan kinerja ekonomi, BPS juga mensosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan berlangsung April hingga Agustus 2026.
Sensus ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional dan daerah dalam jangka menengah hingga panjang.
“SE2026 menjadi fondasi penting dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi ke depan,” tegas Amalia.
Forum Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan berbasis data.
Dengan capaian pertumbuhan yang solid dan dukungan sektor unggulan, Sulawesi Utara dinilai memiliki peluang besar untuk terus memperkuat posisinya sebagai salah satu motor ekonomi di kawasan timur Indonesia.
