Manado – Yulius Selvanus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Utara, Rabu (25/3/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur menilai tahun 2025 sebagai fase krusial dalam menyiapkan fondasi pembangunan jangka panjang daerah. Ia menyebut periode tersebut menjadi titik awal penguatan arah pembangunan menuju Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Menurut Yulius, LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan sarana evaluasi bersama antara pemerintah dan legislatif untuk mengukur realisasi program yang telah dijalankan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dari sisi keuangan, Pemprov Sulut mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,65 triliun atau sekitar 96,38 persen dari target Rp3,78 triliun. Sementara belanja daerah terealisasi Rp3,63 triliun atau 91,36 persen, yang difokuskan pada pelayanan publik serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Anggaran yang ada diarahkan untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, meskipun dilakukan efisiensi pada belanja non-prioritas,” ujar Yulius.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah mencatat capaian penting dengan tersedianya layanan listrik selama 24 jam di enam wilayah kepulauan. Program ini dinilai sebagai upaya pemerataan pembangunan sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di bidang pendidikan, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan serta revitalisasi puluhan sekolah menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Selain itu, penguatan konektivitas juga terus didorong, termasuk pembukaan rute penerbangan internasional Manado menuju Seoul dan Taipei. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang perdagangan dan pariwisata di kawasan timur Indonesia.
Sementara di sektor pangan, pemerintah melakukan optimalisasi lahan pertanian serta menggelar program Gerakan Pangan Murah di ratusan titik guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Gubernur menegaskan, di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan roda pembangunan dengan prinsip integritas dan kerja terarah.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan di Sulawesi Utara.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, serta jajaran pejabat pemerintah provinsi dan unsur Forkopimda.
