Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (24/11/2025), untuk menyampaikan penjelasan resmi pemerintah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai memiliki dampak strategis bagi arah pembangunan daerah. Agenda paripurna tersebut juga diisi dengan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas seluruh Ranperda yang diajukan eksekutif.
Dalam sidang itu, pemerintah provinsi membawa tiga Ranperda utama, yakni:
- Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026.
- Ranperda tentang PT Membangun Sulut Maju sebagai Perseroan Daerah.
- Ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Gubernur Yulius membuka penjelasannya dengan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin dalam pembahasan berbagai agenda pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pengajuan Ranperda APBD 2026 merupakan mandat yang harus dipenuhi kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Gubernur, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan Sulut. Penyusunannya disusun berdasarkan prinsip kebutuhan daerah, kemampuan fiskal, kepatuhan regulasi, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Tahun anggaran 2026 juga memasuki tahun kedua implementasi RPJMD 2025–2029. Karena itu, APBD 2026 mengangkat tema: “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi” sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi Sulawesi Utara Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan.
Gubernur Yulius, yang hadir bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, tak menampik bahwa Sulut menghadapi tekanan fiskal pada tahun anggaran mendatang. Salah satu penyebabnya adalah penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga berdampak pada ruang fiskal provinsi.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov Sulut akan mengambil beberapa langkah penting, di antaranya:
- Menyesuaikan struktur anggaran secara strategis.
- Menetapkan kembali prioritas pembangunan dengan lebih selektif.
- Mendorong efisiensi terhadap seluruh program dan kegiatan.
Gubernur juga meminta jajarannya memperkuat inovasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kerja sama lintas sektor, serta memastikan belanja pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Situasi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal serta membangun tata kelola anggaran yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ujar Yulius menegaskan.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene. Sidang berjalan lancar hingga seluruh agenda penjelasan eksekutif dan tanggapan awal fraksi tuntas dibahas.
