Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) perdana bersama Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis pada Rabu (6/8/2025). Rapat yang berlangsung di ruang kerja Komisi III ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur strategis yang digagas pemerintah pusat dan daerah.
Anggota DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan Nusa Utara, Ronald Sampel, membenarkan agenda tersebut. Menurutnya, Satker Prasarana Strategis merupakan unit baru yang dibentuk secara nasional dan kini mulai bergerak di tingkat daerah.
“Ini adalah bidang yang baru dibentuk, tidak hanya di Sulut tapi juga di seluruh Indonesia. Satker ini fokus pada pembangunan infrastruktur sosial, seperti renovasi sekolah, pembangunan pasar, hingga tempat ibadah,” ujar Sampel usai pertemuan.
Dalam RDP tersebut, dibahas 17 program pembangunan yang terbagi ke dalam dua paket pekerjaan—satu paket mencakup sembilan lokasi, dan satu lagi sepuluh lokasi. Sampel menekankan pentingnya strategi pengawasan sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
“Wilayah kerja mereka terpencar; satu di utara, satu di selatan, dan satu lagi di barat. Fungsi pengawasan harus diperkuat agar tidak ada yang terabaikan,” jelas politisi dari Fraksi Demokrat ini.
Sampel juga menyoroti perbedaan harga satuan pekerjaan antarwilayah. Menurut penjelasan dari pihak Satker, harga satuan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Artinya, biaya pembangunan di Manado bisa berbeda dengan di Talaud, Minahasa Selatan, atau Bolaang Mongondow.
“Setiap lokasi sudah memiliki alokasi anggaran tersendiri. Sebagai contoh, sembilan lokasi bisa mendapat anggaran sebesar Rp900 juta, sementara yang lainnya bisa saja Rp800 juta, tergantung kebutuhan dan perhitungan di lapangan,” terangnya.
Meski alokasi awal telah dirancang, Sampel menyebut bahwa kepastian nilai proyek akan bergantung pada hasil tender yang masih dalam proses. “Tender inilah yang nantinya akan menentukan harga satuan di setiap lokasi, karena masing-masing memiliki karakteristik berbeda,” pungkasnya.
RDP ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sosial di Sulawesi Utara berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
